• Home
  • Aktualita
  • Menyelamatkan Data Pribadi di E-Commerce dan Media Sosial

Menyelamatkan Data Pribadi di E-Commerce dan Media Sosial

Menyelamatkan Data Pribadi di E-Commerce dan Media Sosial

Sumber : https://inforial.tempo.co/info/1004853/menyelamatkan-data-pribadi-di-e-commerce-dan-media-sosial

INFO BISNIS -- Konsumen platform e-commerce Indonesia belum bisa berbuat banyak ketika data pribadi mereka bocor. “Kalau kita sudah menjadi korban kebocoran data pribadi, yang bisa kita lakukan sebagai korban apa,” kata Praktisi Keamanan Siber Teguh Apriantodalam diskusi publik  bertema “Ratusan Juta Data Pengguna Media Sosial Dijebol”, Kamis, 15 April 2021.

Menurutnya hal ini berbeda dengan kasus yang terjadi di Eropa yang telah memiliki Undang-undang Perlindungan Data Pribadi. Dengan denda yang besar, sebuah perusahaan  penyedia platform bisa bangkrut ketika data konsumen mereka bocor. 

“Kita di Indonesia, UU Perlindungan Konsumen masih dalam pembahasan. Sementara data pribadi kita yang bocor bisa digunakan untuk tindak kejahaan selanjutnya. Inivenstigasi yang dilakuan BSN dan Kementerian Kominfo tidak pernah kita dengar hasilnya seperti apa,” ujar Teguh dalam diskusi yang digelar Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) Republik Indonesia.

Di sisi lain, Teguh melihat kebocoran data pribadi yang terjadi di media sosial bisa terjadi akibat  kelalaian pengguna maupun penyedia platform. “Misalnya di Facebook banyak orang yang lalai ketika menyetting profil pribadi, misalnya tanggal lahir harus disembunyikan, email harusnya ke only me saja, dan nomor telepon juga begitu,” ujar Teguh.

Anggota BPKN Heru Sutadi menyebut kasus kebocoran data pribadi pengguna media sosial maupun platform e-commerce terjadi di saat konsumen memang belum mendapatkan perlindungan yang memadai. “UU Perlindungan Data Pribadi sedang dibahas di DPR. Walaupun kita belum tahu akhirnya bagaimana, tapi kita berharap UU ini mampu menjawab persoalan-persoalan yang selama ini ada dan terjadi berulang kali,” kata Heru.

Heru juga menyoroti perlunya pemberdayaan konsumen mengingat tidak semua orang paham dalam menggunakan teknologi baru. “Mereka belum mampu menggunakan teknologi baru secara baik sehingga mudah ditipu-tipu. Sepeti kasus phising dan penyalahgunaan OTP,” ujarnya.

Heru juga menuntut tanggung jawab penyedia platform karena memang ada kelemahan di sisi mereka. “Penyedia aplikasi harus mau menerima masukan. Ketika terjadi kebocoran data pribadi, mereka tidak boleh diam. Ini kan meninmbulkan ketidakpastian juga pada konsumen,” kata Heru. Ia juga meminta agar pihak regulator tidak melihat hal ini sebagai masalah sepele. 

Ahli IT Nurul Yakin Setyabudhi sepakat bahwa perlu penguatan regulasi dalam mengatasi kebocoran data pribadi ini. “Yang ada sekarang masih jauh panggang dari api. Law enforcement juga sangat rendah. Yang terjadi di beberapa marketplace, mereka justru di-entertaintoleh regulator,” ujarnya.(*)