• Home
  • Berita Foto
  • LINDUNGI KONSUMEN, BPKN-RI EVALUASI KLAUSULA BAKU LAYANAN RITEL DAN JASA KEUANGAN

LINDUNGI KONSUMEN, BPKN-RI EVALUASI KLAUSULA BAKU LAYANAN RITEL DAN JASA KEUANGAN

LINDUNGI KONSUMEN, BPKN-RI EVALUASI KLAUSULA BAKU LAYANAN RITEL DAN JASA KEUANGAN

Jakarta, 10 Juni 2021 – Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN-RI) melaksanakan kegiatan Kajian klausula eksonerasi pada layanan ritel dan jasa keuangan, Selasa, 8 Juni 2021 di Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau.

LINDUNGI KONSUMEN, BPKN-RI EVALUASI KLAUSULA BAKU LAYANAN RITEL DAN JASA KEUANGAN

Hadir dalam kegiatan tersebut Dr. Megawati Simanjuntak, S.P., M.Si, Anggota Komisi Penelitian dan Pengembangan dan Dr. N.G.N Renti Maharaini Kerti, S.H., M.H, Anggota Komisi Komunikasi dan Edukasi, Asisten Bidang Ekonomi Sekdaprov Kepri Dr. H. Syamsul Bahrum, Ph.D. yang mewakili Gubernur Kepulauan Riau H. Ansar Ahmad, S.E.,M.M., Kepala Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kepri, Kepala Dinas Komunikasi Informatika, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Kepala Dinas UKM dan Koperasi, asosiasi pelaku usaha ritel dan asosiasi pelaku usaha jasa keuangan.

Megawati Simanjuntak menyampaikan bahwa “pengaturan klausula baku tidak akan dapat berjalan ketika tidak ada usaha pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah untuk membuat suatu kebijakan yang dapat membuat iklim hubungan para pihak dapat berjalan dengan baik”,.

LINDUNGI KONSUMEN, BPKN-RI EVALUASI KLAUSULA BAKU LAYANAN RITEL DAN JASA KEUANGAN

Renti Maharaini menyampaikan ‘’BPSK di daerah khususnya di Kepulauan Riau masih kurang mendapatkan porsi sebagai pelindung konsumen. BPSK kurang melaksanakan pengawasan khususnya pengawasan klausula baku karena kurangnya pemahaman sehingga meminta sinergi dengan BPKN-RI dan Kementerian Perdagangan dalam melakukan bimbingan teknis” kata Renti.

LINDUNGI KONSUMEN, BPKN-RI EVALUASI KLAUSULA BAKU LAYANAN RITEL DAN JASA KEUANGAN

UUPK melalui Pasal 18 sudah mengatur mengenai batasan pencantuman klausula baku dalam perjanjian baku. Tugas pengawasan terhadap pencantuman klausula baku merupakan tugas BPSK (Pasal 52 huruf c) dan ada sanksi pidana bagi pelaku usaha yang melanggar, yaitu pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp.2.000.000.000,-. Khusus klausula baku disektor jasa keuangan, sampai saat ini masih cukup banyak beredar atau dibuat oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK), seperti bank, lembaga pembiayaan/leasing dan asuransi.

Diharapkan dengan adanya diskusi terbatas ini, para stakeholders pemerintah dapat semakin melindungi konsumen dengan pengawasan dan peraturan sehingga pelaku usaha tidak lagi membuat klausul/ketentuan yang memberatkan konsumen.