• Home
  • Berita Foto
  • PERTEMUAN KONFERENSI PERS BPKN-RI DENGAN BUPATI PANGANDARAN

PERTEMUAN KONFERENSI PERS BPKN-RI DENGAN BUPATI PANGANDARAN

PERTEMUAN KONFERENSI PERS BPKN-RI DENGAN BUPATI PANGANDARAN

Pangandaran, 16 Juni 2021– Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN-RI) melalui Komisi Komunikasi dan Edukasi melakukan pertemuan sekaligus konferensi pers dengan Bupati Pangandaran, H Jeje Wiradinata di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran, Jawa

Hadir dalam acara tersebut Ketua Komisi Komunikasi dan Edukasi BPKN-RI Ir. Johan Efendi, M.Si. yang didampingi oleh Wakil Ketua Komisi Komunikasi dan Edukasi Dr. Firman Turmantara E., S.H., S.Sos.,M.Hum., didampingi juga Anggota Komisi Komunikasi dan Edukasi Ir. Heru Sutadi, S.T., M.Ikom, dan Dr. N. G. N. Renti Maharaini Kerti, S.H., M.H., serta Bupati Pangandaran, H. Jeje Wiradinata dan rekan-rekan media. 

PERTEMUAN KONFERENSI PERS BPKN-RI DENGAN BUPATI PANGANDARAN

Sebagai daerah pariwisata unggulan dengan kegiatan aktivitas usaha yang tinggi, Pangandaran dipandang perlu untuk memiliki badan penyelesaian sengketa konsumen (BPSK). Lembaga ini diharapkan bisa menjadi saluran bagi para konsumen di semua sektor usaha, untuk mencari keadilan atas kecurangan yang dialaminya.

Upaya perlindungan konsumen selama ini terkendala oleh sikap konsumen itu sendiri yang kerap merasa takut, malas bahkan apatis untuk mengadukan kecurangan pelaku usaha yang dialaminya. “Masyarakat konsumen selama ini apatis, takut dan malas. Apalagi jika kerugian yang dideritanya relatif kecil. Nah jika ada BPSK di tingkat kabupaten, konsumen memiliki saluran pengaduan yang lebih dekat dan mudah,” kata Johan Efendi Ketua Komisi Komunikasi dan Edukasi BPKN-RI.

PERTEMUAN KONFERENSI PERS BPKN-RI DENGAN BUPATI PANGANDARAN

Firman Turmantara, menambahkan saat ini rencana pendirian BPSK di Pangandaran sedang menempuh proses. “BPSK Pangandaran segera dibentuk, sudah diajukan”. Dia menjelaskan idealnya dan diamanatkan oleh undang-undang, seluruh kabupaten/kota di Indonesia harus memiliki BPSK. “Sejauh ini di Jawa Barat baru ada 17 kabupaten dan kota yang sudah memiliki BPSK, padahal amanat undang-undang, semua harus punya agar konsumen terlindungi,” kata Firman.

PERTEMUAN KONFERENSI PERS BPKN-RI DENGAN BUPATI PANGANDARAN

BPKN-RI berharap dengan adanya pertemuan ini, perlindungan konsumen di Pangandaran dapat lebih diperhatikan, masyarakat mendapatkan pemahaman dan edukasi secara mendalam terkait perlindungan konsumen, sehingga masyarakat Pangandaran mengetahui hak dan kewajibannya sebagai konsumen.