PEMBELAJARAN TATAP MUKA PADA MASA PANDEMI

PEMBELAJARAN TATAP MUKA PADA MASA PANDEMI

Jakarta – 25 Juni 2021. Lembaga Survei Kedai Kopi menyelenggaran Diskusi Terbatas Daring “Mencari Yang Terbaik Bagi Pendidikan Indonesia di Saat Pandemi baik Tatap Muka atau Tetap Daring?” pada hari Kamis, 24 Juni 2021. Diskusi terbatas ini menghadirkan beberapa pembicara mulai dari H. Syaiful Huda selaku Ketua Komisi X DPR RI, Megawati Simanjuntak Komisioner BPKN RI, dr. Daeng M. Faqih Ketua PB Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Prof. Dr. Unifah Rosyidi Ketua PB Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), dan Kunto Adi Wibowo Direktur Eksekutif Lembaga Survei Kedai Kopi.

Diskusi dibuka oleh Kunto Adi Wibowo yang memaparkan hasil penelitian yang telah dilakukan Lembaga Survei Kedai Kopi. Masyarakat Indonesia lebih menyukai kata-kata Sekolah Online pada perbincangan media sosial dan yang paling banyak ditemui mengenai hal tersebut pada platform twitter. Istilah sekolah online, paling banyak digunakan di Aceh, Sumatera Barat, Kalimantan Barat, Gorontalo, dan Papua Barat. Sedangkan di Papua, Bengkulu, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Tenggara banyak menggunakan istilah sekolah tatap muka.

Kedai Kopi melakukan survei secara telephone tanggal 15-23 Juni 2021 kepada 1.062 responden di 34 provinsi dengan menanyakan “Apakah Anda Setuju Jika Sekolah Mulai Melaksanakan PTM?” 41% menyatakan setuju dan 59% menyatakan tidak setuju. Jika dilihat dari perbedaan daerah asal resiko covid-19, ternyata orang yang tinggal di zona covid 19 resiko rendah 43% setuju 57% tidak setuju dilakukan PTM, di zona resiko sedang 38,4% setuju dan 61,6% tidak setuju PTM, dan terakhir orang di zona resiko tinggi 41,9% setuju dan 58,1% tidak setuju PTM.

Pembicara selanjutnya, Syaiful Huda selaku Ketua Komisi X DPR RI, mengungkapkan bahwa orangtua masih mempunyai kewenangan untuk memutuskan anaknya untuk ikut PTM atau tidak. Publik tidak perlu resah jika diadakan PTM dikarenakan hanya berapa persen anak di sekolah yang masuk dan sudah menerapkan sesuai anjuran Pemerintah.

dr. Daeng selaku Ketua PB Ikatan Dokter Indonesia, selanjutnya mengungkapkan agar pemerintah tidak mendorong aktivitas yang berisiko membahayakan anak. Namun jika PTM akan dilaksanakan maka berlaku syarat dan ketentuan yang sangat ketat. Anak juga hraus segera divaksin. Sekolah harus komitmen untuk menciptakan lingkungan sekolah yang steril. PTM bisa menjadi pilihan dengan pertimbangan jangan-jangan anak ketika belajar dari rumah malah keluyuran di luar dan bermain ke rumah tetangga. Untuk itu, pilihan PTM adalah yang terbaik.

Megawati Simanjuntak selaku Komisioner BPKN RI menekankan bahwa peserta didik adalah konsumen dari sekolah sebagai penyedia jasa pendidikan. Konsumen peserta didik memiliki hak terkait dengan pembelajaran tatap muka diantaranya : (1) Hak atas 2 kenyamanan, keamanan, dan keselamatan; (2) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur; dan (3) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur. Pembelajaran tatap muka menjadi pilihan karena banyaknya kelemahan pembelajaran daring, seperti keterbatasan sarana pendukung peserta didik dan guru, terdampaknya perkembangan mental, sosial, dan karakter peserta didik dan terjadinya learning lost yang dihadapi peserta didik. Namun Megawati menekankan agar pemerintah dan sekolah mempertimbangkan pelaksanaan PTM pada tahun ajaran baru yang akan dilaksanakan tanggal 12 Juli 2021 di tengah peningkatan kasus covid yang sangat tajam. Untuk wilayah yang kasusnya tinggi atau masuk dalam zona merah, oranye dan kuning sebaiknya tidak dilaksanakan PTM.

Beberapa poin penting yang harus dipertimbangkan dalam penerapan PTM adalah semua guru dan tenaga kependidikan telah divaksin, sekolah masuk dalam zona hijau, positivity rate di bawha 5%, daftar checklist prokes telah terpenuhi, mendapat ijin orang tua, penerapan prokes ketat dibawah pengawasan Satgas Covid-19 dan jika ada kasus, sekolah segera ditutup. Selain itu, Megawati juga menekankan adanya titik kritis yang juga harus diberikan perhatian yakni perjalanan siswa dari rumah dan kembali ke rumah beserta moda transportasi yang digunakan. Jangan sampai anak sudah aman di sekolah, namun justru tidak aman dalam perjalanan ke dana pulang sekolah.

Terakhir, Prof. Dr. Unifah Rosyidi selaku Ketua PGRI mengungkapkan agar pemerintah fokus pada penyiapan berbagai skenario pembelajaran. Baik itu daring, PTM ataupun hybrid. Infrastruktur dan kesiapan guru juga harus terus ditingkatkan. Jangan sampai anak putus belajar karena infrastruktur tidak tersedia. Ujungnya akan terjadi lost generation. Penyediaan kurikulum khusus yang dapat diimplementasikan serta penyediaan bahan ajar sampai di depan pintu sekolah harus dilakukan. Semua guru dan tenaga kependidikan juga harus diselesaikan proses vaksinasinya. “Pembelajaran tatap muka adalah sebuah opsi yang penerapannya tergantung pada perkembangan kasus covid-19. Sekolah dapat menghentikan PTM jika dirasakan akan membahayakan keselamatan peserta didik. Cegah learning loss dengan tatap muka, namun keselamatan anak, guru, tenaga kependidikan dan keluarga harus menjadi prioritas utama”, pungkas Megawati Simanjuntak

Download Dokumen: Klik Disini