• Home
  • Siaran Pers
  • Menko Perekonomian Perlindungan Konsumen Penting Untuk Mengawal Membaiknya Permintaan Domestik

Menko Perekonomian Perlindungan Konsumen Penting Untuk Mengawal Membaiknya Permintaan Domestik

Menko Perekonomian Perlindungan Konsumen Penting Untuk Mengawal Membaiknya Permintaan  Domestik

Jakarta 02 Juli 2021. Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto menyatakan bahwa Pemerintah terus bekerja keras dalam penanganan pandemik covid 19 sekaligus secara simultan melakukan sejumlah akselerasi pemulihan ekonomi nasional. Hingga 29 juni 2021, sebanyak 43 juta dosis vaksin telah diberikan, sementara penduduk yang menerima vaksin secara lengkap tercatat sebanyak 13, 37 juta, target vaksinasi sebanyak 1 juta suntikan perhari ini telah mampu tercapai pada tanggal 26 Juni 2021, papar Airlangga dalam sambutan pada acara Rapat Koordinasi TIndak Lanjut Rekomendasi yang di selenggarakan BPKN RI tanggal 30 Juni 2021.

Dari sisi pemulihan ekonomi, konsumsi pemerintah telah mendorong perbaikan pada konsumsi Rumah Tangga dan Investasi, pungkas Airlangga. Membaiknya permintaan domestik telah direspon dengan peningkatan aktivitas produksi di sektor usaha. Berbagai leading di berbagai sektor usaha di berbagai indikator pemulihan ekonomi terus berlanjut pada bulan mei dan indeks keyakinan konsumen terus meningkat ke level optimis di 104,4, indeks penjulan ritel mengalami pertumbuhan positif sebesar 12,9% (yoy), sehingga indeks PMI manufaktur mencapai level tertinggi yaitu 55,3.

Airlangga menyatakan sinyal membaiknya perekonomian nasional ini tentunya tidak terlepas dari peran semua pihak mensukseskan program pemulihan ekonomi nasional. Melalui penerapan UU cipta kerja, Pemerintah terus melakukan reformasi struktural untuk keluar dari middle income trap dan meningkatkan daya saing melalui peningkatan kemudahan berusaha dan tetap menjaga hak-hak pekerja. Perlindungan konsumen memiliki peran penting terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, konsumsi masyarakat berkontribusi sebesar 57% terhadap PDB. Jumlah penduduk Indonesia juga sangat besar yang memliliki arti potensi pasar yang terbesar di ASEAN itu penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan daya belinya.

Perlindungan konsumen akan mendorong kepercayaan masyarakat untuk bertransaksi akan bepengaruh terhadap peningkatan konsumsi salah satunya dalam bentuk pengendalian pandemi-Covid 19. Oleh karena itu Lembaga perlindungan konsumen memiliki peran sentral dalam memastikan pemenuhan hak konsumen pada masa Pandemi dan pemerintah berperan dalam melindungi konsumen dan pelaku usaha barang dan jasa untuk memberikan jaminan mutu, jumlah, dan keamanan barang dan atau jasa. Pemerintah akan terus memastikan tersedianya saluran pengaduan, penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa konsumen, papar Airlangga menutup sambutannya.

Rizal E Halim , Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional , menjelaskan bahwa obyektif dari Kegiatan Rapat Koordinasi Rekomendasi BPKN-RI 2021 adalah menyatukan dan menyamakan pandangan serta menyelaraskan kegiatan program-program di sektor hulu dan bidang regulasi khususnya bidang-bidang regulasi yang berkaitan dengan bidang Perlindungan Konsumen. Dalam kondisi setahun terakhir dan beberapa tahun kedepan 2 masih dalam kondisi Pandemi-Covid 19 akan tetapi situasi saat ini harus disikapi dengan bijak sehingga pada satu titik perlu berdaptasi dengan situasi Pandemi ini.

BPKN-RI selama ini telah memberikan saran dan pertimbangan (Rekomendasi) kepada Kementerian/Lembaga dan sekaligus laporan kepada Bapak Presiden sebagai bentuk tanggung jawab yang telah diberikan Undang-undang. Selama tahun 2005 sampai dengan tahun 2021 BPKN-RI telah memberikan rekomendasi sebanyak 212 Rekomendasi. Dari jumlah tersebut, catatan BPKN baru 46 rekomendasi yang mendapatkan tanggapan langsung dari Kementerian/Lembaga sehingga masih ada 166 Rekomendasi yang belum memberikan tanggapan hingga 30 Juni tahun 2021. Di tahun 2021, ini BPKN-RI telah memberikan 12 Rekomendasi dan baru 4 Rekomendasi yang ditanggapi secara tertulis oleh Kementerian/Lembaga yang telah diterima BPKN-RI. Rapat Koordinasi ini tentunya untuk berdiskusi terkait sejumlah persoalan yang dihadapi dari sisi perlindungan konsumen dan upaya sinkronisasi kebijakan sektoral, papar Rizal.

Rizal menjelaskan bahwa kesesuaian kebijakan Perlindungan Konsumen di masingmasing sektor sangat diperlukan, karena peraturan-peraturan yang mengatur mengenai Perlindungan Konsumen terdapat di masing-masing sektor sehingga perlu diharmoniskan, dan disinkronkan dengan tetap mengacu pada UU no 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Rizal berharap melalui rapat kordinasi ini, percepatan sinkronisasi, harmonisasi, respon kebijakan bidang perlindungan konsumen dibawah Kementerian Kordinator Perekonomian bisa kita gunakan untuk meningkatkan iklim usaha yang kondusif dan berkeadilan sesuai Visi Misi Bapak Presiden Joko Widodo. Perlindungan Konsumen perlu dikedepankan sebagai salah satu program strategis nasional, baik secara langsung dan tidak langsung untuk membantu akselerasi pemulihan ekonomi nasional, tutup Rizal # selesai #

Download Dokumen: Klik Disini