• Home
  • Berita Foto
  • Mencari Yang Terbaik Bagi Pendidikan Indonesia di Saat Pandemi baik Tatap Muka atau Tetap Daring

Mencari Yang Terbaik Bagi Pendidikan Indonesia di Saat Pandemi baik Tatap Muka atau Tetap Daring

Mencari Yang Terbaik Bagi Pendidikan Indonesia di Saat Pandemi baik Tatap Muka atau Tetap Daring

Jakarta –  25 Juni 2021. Lembaga Survei Kedai Kopi menyelenggaran Diskusi Terbatas Daring “Mencari Yang Terbaik Bagi Pendidikan Indonesia di Saat Pandemi baik Tatap Muka atau Tetap Daring?” pada hari Kamis, 24 Juni 2021. Diskusi terbatas ini dihadiri oleh H. Syaiful Huda selaku Ketua Komisi X DPR RI, Megawati Simanjuntak Komisioner BPKN RI, dr. Daeng M. Faqih Ketua PB Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Prof. Dr. Unifah Rosyidi Ketua PB Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), dan Kunto Adi Wibowo Direktur Eksekutif Lembaga Survei Kedai Kopi. 

Diskusi dibuka oleh Kunto Adi Wibowo yang memaparkan hasil penelitian yang telah dilakukan Lembaga Survei Kedai Kopi. Survei secara telepon tanggal 15-23 Juni 2021 kepada 1.062 responden di 34 provinsi dengan menanyakan “Apakah Anda Setuju Jika Sekolah Mulai Melaksanakan PTM?” 41% menyatakan setuju dan 59% menyatakan tidak setuju.

Syaiful Huda selaku Ketua Komisi X DPR RI, mengungkapkan bahwa orangtua masih mempunyai kewenangan untuk memutuskan anaknya untuk ikut PTM atau tidak. Publik tidak perlu resah jika diadakan PTM dikarenakan hanya berapa persen anak di sekolah yang masuk dan sudah menerapkan sesuai anjuran Pemerintah.

dr. Daeng, Ketua PB Ikatan Dokter Indonesia, mengungkapkan agar pemerintah tidak mendorong aktivitas yang berisiko membahayakan anak. Namun jika PTM akan dilaksanakan maka berlaku syarat dan ketentuan yang sangat ketat.

Megawati Simanjuntak selaku Komisioner BPKN RI menekankan bahwa peserta didik adalah konsumen dari sekolah sebagai penyedia jasa pendidikan.  Konsumen peserta didik memiliki hak terkait dengan pembelajaran tatap muka diantaranya : (1) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan; (2) Hak atas informasi yang benar, jelas,  dan jujur; dan (3) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur.

Terakhir, Prof. Dr. Unifah Rosyidi selaku Ketua PGRI mengungkapkan agar pemerintah fokus pada penyiapan berbagai skenario pembelajaran. Baik itu daring, PTM ataupun hybrid. Infrastruktur dan kesiapan guru juga harus terus ditingkatkan.