• Home
  • Siaran Pers
  • BPKN RI : Pemerintah Memberlakukan PPKM Level 4, Masyarakat Harus Tetap Waspada

BPKN RI : Pemerintah Memberlakukan PPKM Level 4, Masyarakat Harus Tetap Waspada

BPKN RI : Pemerintah Memberlakukan PPKM Level 4, Masyarakat Harus Tetap Waspada

 

Jakarta – 26 Juli 2021. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan menyebut, Pemerintah resmi memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 hingga tanggal 2 Agustus 2021. Semula, PPKM Level 4 berakhir pada Minggu (25/7/2021), ada sejumlah aturan yang disesuaikan pada PPKM Level 4 yang diperpanjang.

Sebagai informasi, berdasarkan penjelasan Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan sebelumnya, Pemberlakuan PPKM Level 4 dan Level 3 ini dikaji berdasarkan 3 faktor utama, yaitu indikator laju penularan kasus dan respon sistem kesehatan yang berdasarkan panduan WHO, dan indikator ketiga adalah kondisi sosio-ekonomi masyarakat.

Penyesuaian terhadap PPKM Level 4 yang akan diberlakukan tanggal 26 Juli-2 Agustus 2021 adalah sebagai berikut:

1. Pasar rakyat yang menjual sembako sehari-hari, diperbolehkan untuk buka seperti biasa dengan protokol kesehatan yang ketat. Dan Pasar rakyat, yang menjual selain kebutuhan pokok sehari-hari, bisa buka dengan kapasitas max 50 % sampai dengan pukul 15.00 dimana pengaturan lebih lanjut dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

2. Pedagang kaki lima, toko kelontong, agen/outlet voucher, pangkas rambut, laundry, pedagang asongan, bengkel kecil, cucian kendaraan, dan usaha kecil lain yang sejenis, diijinkan buka dengan protocol kesehatan ketat sampai dengan pukul 21.00 yang pengaturan teknisnya diatur oleh Pemerintah Daerah.

3. Warung makan, pedagang kaki lima, lapak jajanan dan sejenisnya yang memiliki tempat usaha diruang terbuka diijinkan buka dengan protokol kesehatan ketat sampai dengan pukul 20.00 dan maksimum waktu makan untuk setiap pengunjung 20 menit.

4. Transportasi umum (kendaraan umum, angkutan masal, taksi (konvensional dan online) dan kendaraan sewa/rental) diberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat.

Ketentuan yang lain, sama dengan PPKM Level 4 yang berjalan sebelumnya. Total ada 95 kabupaten/kota yang akan menerapkan PPKM Level 4 di Jawa Bali.

Dalam keterangan tertulisnya Rizal E Halim, Ketua BPKN-RI menuturkan kelonggaran yang dilakukan pemerintah harus disikapi dengan bijak oleh kita semua. Masyarakat juga harus tetap waspada terutama terhadap varian Delta yang sangat menular. Sesuai arahan Presiden Jokowi agar pemerintah lebih cermat dalam aspek kesehatan dan aspek sosial ekonomi khususnya pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari juga harus diprioritaskan di tengah Pandemi Covid-19. Tentunya BPKN-RI mendukung kebijakan pemerintah agar tumbuh positif.

Bantuan sosial dari Pemerintah yang disalurkan melalui TNI-Polri diharapkan dapat segera di terima masyarakat di Indonesia. Rizal menegaskan upaya TNI-Polri dan stakeholder terkait pemetaan di wilayah masing-masing untuk melakukan percepatan penyaluran bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat merupakan upaya positif yang dilakukan oleh Pemerintah. Menurutnya, bansos tersebut untuk meringankan beban masyarakat di masa PPKM Level 4 Jawa-Bali dan seluruh wilayah Indonesia.

BPKN juga mendorong isolasi-isolasi terpusat baik dilevel desa, kecamatan, kabupaten/kota, ataupun yang di level provinsi untuk dioptimalkan. Terutama bagi pasien-pasien yang beresiko tinggi, ataupun yang dirumahnya ada ibu hamil, orang tua, orang komorbid. Hal ini penting untuk mencegah penularan dan resiko kematian terutama kepada orang tua dan orang dengan komorbid. Tutup Rizal.

# selesai #

Download Dokumen: Klik Disini