• Home
  • Aktualita
  • PTM Terbatas Berlangsung, BPKB RI Khawatir Banyak Anak Belum di Vaksin

PTM Terbatas Berlangsung, BPKB RI Khawatir Banyak Anak Belum di Vaksin

PTM Terbatas Berlangsung, BPKB RI Khawatir Banyak Anak Belum di Vaksin

sumber : PTM Terbatas Berlangsung, BPKB RI Khawatir Banyak Anak Belum di Vaksin | Limapagi

 

LIMAPAGI - Pembelajaran Tatap Muka (PTM) terbatas sudah berlangsung di beberapa provinsi di Indonesia seperti di DKI Jakarta, dan diikuti oleh daerah lainnya.

Kegiatan pembelajaran tatap muka direncanakan akan berlangsung dua kali dalam satu minggu, dan dua jam setiap hari.

Melihat kondisi tersebut terjadi, Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) RI menaruh perhatian yang besar terhadap masih banyaknya anak yang belum mendapat vaksinasi, apalagi untuk usia di bawah 12 tahun, di tengah akan dibukanya kembali kegiatan sekolah dengan pembelajaran tatap muka (PTM).

“Jangan terlalu terburu buru. Banyak yang harus jadi bahan pertimbangan dan dipertaruhkan bila memang harus menerapkan PTM dalam waktu dekat,” kata Wakil Ketua Komisi Komunikasi dan Edukasi BPKN RI, Dr. Firman Turmantara Endipraja, S.H., S.Sos., M.Hum, dari rilis yang diterima Limapagi.

Bahkan ia menaruh kekhawatiran jika PTM Terbatas berlangsung berdasarkan level PPKM yang nanti minta menjadi boomerang bagi anak.

“Namun ini memang keputusan yang sulit, karena di sisi lain hal ini dilakukan untuk menekan risiko learning loss dan tetap menjaga kualitas pembelajaran anak Indonesia,” ujarnya.

Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) memang dikhawatirkan anak akan mengalami learning loss seperti kehilangan pengetahuan dan keterampilan. Walaupun menjadi dilema, Firman mengatakan terpenting anak bisa selamat. Sebab, sekolah kerap menjadi klaster Covid-19.

Di sisi lain, Dr. Renti Maharaini Kerti selaku anggota Komisi Komunikasi dan Edukasi BPKN RI mengatakan harus banyak pertimbangan ketika PTM berlangsung.

Seperti, harus ada surat persetujuan dari orang tua murid terlebih dahulu. Untuk siswa SMP, SMA diprioritaskan untuk vaksin terlebih dahulu sebelum proses PTM berjalan.

“Sementara anak yang belum mendapat vaksin, khususnya di bawah usia 12 tahun, harus diperhitungkan apakah lebih banyak manfaat atau mudharatnya bila harus mengikuti PTM,” harap Renti.

Kebijakan untuk dibuka kembali sekolah-sekolah, mulai dari TK, SD, SMP, SMA sampai tingkat Perguruan Tinggi perlu pertimbangan yang matang, mengingat pandemi Covid-19 masih belum bisa dipastikan kapan benar-benar berakhir.

Di samping itu, untuk wilayah DKI Jakarta tingkat vaksin belum mencapai angka herd immunity, karena vaksin untuk anak-anak usia dibawah 12 tahun belum sepenuhnya semua divaksin.

"Hampir sebagian besar anak-anak usia 12 tahun kebawah belum divaksin, dan ini perlu diperhatikan dan dipertimbangkan jika PTM khususnya untuk jenjang pendidikan SD akan dilaksanakan, tambahnya.

Senada dengan hal tersebut, Firman juga menuturkan bahwa jika memang PTM diterapkan, maka penerapan prokesnya harus benar-benar ketat. Tidak ada lagi kelonggaran dalam prokes. Karena yang ditakutkan adalah adanya klaster Covid-19 di sekolah-sekolah yang menerapkan PTM.

Karena menurut data dari Wamenkes kasus konfirmasi positif Covid-19 pada anak naik sebesar 2 persen. Pada awal Juli kasus Covid-19 pada anak masih 13 persen, namun kini menjadi 15 persen.

“Anak-anak yang beraktivitas saat PTM tak hanya beresiko terpapar Covid-19 namun juga berpotensi menjadi sumber penularan Covid-19 bagi lingkungan keluarganya. Dan jangan lupa bahwa menurut data UNICEF, angka kematian anak di Indonesia akibat Covid-19 lebih tinggi tiga kali lipat dibandingkan angka global,” tegasnya.

Tak lupa ia juga mengingatkan bahwa panduan SKB 4 Menteri harus betul diterapkan untuk pertimbangan lebih lanjut.