Audiensi BPSK Jawa Barat dengan BPKN-RI

Audiensi BPSK Jawa Barat dengan BPKN-RI

Senin, 20 September 2021 – Komisi Kerjasama dan Pengkajian Kelembagaan BPKN-RI menerima audiensi dari BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) Jawa Barat, audiensi dilakukan sesuai dengan undangan audiensi dari BPSK Jawa Barat secara daring, dengan tujuan utama untuk membahas Penguatan BPSK dan hal–hal yang menyangkut perlindungan konsumen umum lainnya.

Audiensi di buka oleh Wakil Ketua BPKN-RI, Dr. Muhammad Mufti Mubarok, S.H., S.Sos., M.Si., dan Ketua Komisi Kerjasama dan Pengkajian Kelembagaan, Dr. Haris Munandar N, M.A., Wakil Ketua Komisi Kerjasama dan Pengkajian Kelembagaan, Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H., di hadiri juga oleh seluruh Komisioner Komisi Kerjasama dan Pengkajian Kelembagaan, serta Sekretaris BPKN RI.

Audiensi BPSK Jawa Barat dengan BPKN-RI

Beberapa masukan-masukan dari pihak BPSK Jawa Barat adalah sebagai berikut :
1. Agar segera di buatkan Perda untuk anggaran dan honor Anggota BPSK;
2. Mengadakan pertemuan rutin 3 bulan sekali antara BPKN-RI dengan BPSK, terkait
permasalahan perlindungan konsumen;
3. Memohon BPKN-RI untuk memberikan rekomendasi kepada pemerintah, selain dari sisi kelembagaan dan regulasi. Seperti tercantum pada UU Nomor 8 tahun 1999 pasal 1 butir 11 BPSK menyelesaikan sengketa harus disetujui kedua belah pihak.

Menanggapi hal tersebut, Komisioner Komisi Kerjasama dan Pengkajian Kelembagaan menyampaikan beberapa poin sebagai berikut:
1. BPKN-RI akan memberikan rekomendasi kepada Pemerintah dan Presiden, dan menyampaikan rekomendasi kepada pemerintah daerah. Ini memang jadi hal yang penting terkait peraturan - peraturan derah, untuk hal-hal yang terkait tentang pertemuan leguler sedang dilakukan dalam rangka penguatan BPSK dan LPKSM di daerah;
2. Di dalam rancangan UU PK yang sebelumnya anggaran BPSK adalah APBD dan sekarang akan di masukan ke APBN;
3. BPKN-RI akan membantu menyuarakan kepada pemerintah terkait hal-hal yang di alami oleh BPSK dan LPKSM.