Kunjungan Kerja BPKN-RI ke BPSK Kota Bandung

Kunjungan Kerja BPKN-RI ke BPSK Kota Bandung

Jakarta, Jumat (24/09/2021). Badan Perlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia (BPKN RI) melakukan kunjungan ke Badan Penyelesaiakan Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Bandung untuk memperoleh dan memutakhirkan data dan informasi terkait BPSK yang akan digunakan untuk masukan dalam penyusunan pedoman BPSK, kunjungan tersebut dihadiri oleh Bapak Dr. Haris Munandar N, M.A. (Ketua Komisioner Kerjasama dan Pengkajian Kelembagaan BPKN RI), Bapak Dr. Sony Adam, S.H, M.M (Ketua BPSK Kota Bandung), Bapak Buci Mulyadi Wijaya, S.H. (Anggota BPSK kota Bandung), Bapak Iwan Agustian, S.H. (Anggota BPSK Kota Bandung) dan Ibu Anggi Anggriani, S.E., M.M. (Anggota BPSK Kota Bandung) Acara dibuka oleh Bapak Haris Munandar yang menyampaikan maksud dan tujuan dari kunjungan kerja ke BPSK Kota Bandung dan menjelaskan Tugas dan Fungsi BPKN RI dan setiap Komisi BPKN RI.

 

Kunjungan Kerja BPKN-RI ke BPSK Kota Bandung

Dengan kunjungan tersebut didapatkan informasi mengenai BPSK Kota Bandung, BPSK Kota Bandung termasuk paling banyak mempunyai anggota yaitu ada 15 Anggota.  Kota Bandung dibentuk pada tahun 2001 sesuai keputusan Menteri  Perindustrian dan Perdangan No. 350/MPP/Kep/12/2001 dengan 49 anggota, kemudian berpindah tempat yang sebelumnya di Jl. Mataran No. 17 Bandung berpindah ke Jl. Bojong Raya No.94, Caringin, Kec. Bandung Kulon, Kota Bandung, Jawa Barat. BPSK Kota Bandung, namun menurut BPSK Kota Bandung lokasi perpindahan Gedung tersebut tidak strategis karena berada di pinggiran Kota Bandung bukan di tengah – tengah Kota seperti Gedung sebelumnya, berdampak konsumen yang akan mengadu kesulitan untuk datang langsung ke BPSK Kota Bandung. BPSK Kota Bandung juga mengalami kendala keuangan setelah peralihan kewenangan dari kabupaten ke Provinsi sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 23 tentang Pemerintah Daerah. Dampaknya menjadikan pengawasan klausula baku tidak terlaksana yang menurut BPSK Kota Bandung klausula baku sangat penting tetapi jadi tidak dapat tersentuh karena masalah anggaran tersebut, dan menjadikan BPSK Kota Bandung tidak dapat melakukan sosialisi kepada masyarakat. Saat ini dana operasional karena pandemic hanya diberikan 50%, meskinpun begitu BPSK Kota Bandung tetap melakukan tugasnya dengan baik. Terkait dengan pelaksanaan tugas beberapa hal yang dianggap perlu menjadi perhatian, terutama dalam tata cara penyelesaian sengketa