Mataram, 15 Mei 2024 – Badan Perlindungan Konsumen Nasional mengadakan Focus Group Discussion (FGD) dalam rangka analisis data lapangan kajian keamanan dalam produksi pangan (katering) di Kantor Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB).

Hadir dalam kegiatan tersebut Ketua BPKN Dr. Muhamaad Mufti Mubarok, SH., S.Sos., M.Si, Anggota Komisi Penelitian dan Pengembangan Dr. Aluisius Dwi Rachmanto, SH., M.Hum, Yos Harmen Direktur Wilayah IV Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Kementerian Investasi, Dian Indrawaty Vice President SBU Sertifikasi dan Eco-framework PT Sucofindo, Dzikro Kepala Pusat Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal, dan Dr. H. Fathul Gani, M.Si Asisten Ekonomi dan Pembangunan Pemerintah Provinsi NTB. Peserta dalam kegiatan diskusi tersebut antara lain Dinas Ketahanan Pangan NTB, Dinas Pertanian dan Perkebunan NTB, Dinas Perdagangan NTB, Dinas Kesehatan NTB, Dinas Pariwisata NTB, Dinas Kominfo NTB, DPMPTSP NTB, Perwakilan Kanwil Kemenag NTB, Balai Besar POM Mataram, Asosiasi Jasa Boga (APJI dan PPJI), BPSK Kota Mataram, BPSK Lombok Barat, dan pelaku usaha jasa boga (katering).

Keamanan pangan merupakan tanggung jawab bersama yang melibatkan seluruh rantai pasokan, mulai dari produsen hingga konsumen. Meningkatnya kasus keracunan pangan menjadi salah satu perhatian BPKN dalam upaya pelaksanaan perlindungan konsumen di Indonesia. Kegiatan diskusi yang dilaksanakan merupakan rangkaian dari proses kajian/penelitian terkait keamanan dalam produksi pangan di sektor jasa boga (katering).

“Kerja nasional ini tidak akan terjadi tanpa dukungan dari Pemerintah Daerah. Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kab/Kota memiliki kontribusi riil dan sangat penting dalam upaya meningkatkan keamanan pangan. Semoga diskusi ini bisa berlanjut dalam tindak lanjut yang lebih konkrit lagi, karena diskusi ini baru upaya awal yang harapannya bisa bermanfaat dan berkontribusi” pungkas Dr. M. Mufti Mubarok, Ketua BPKN.