Batam, 8 Mei 2023 – Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN-RI) melalui Komisi Kerjasama dan Pengkajian Kelembagaan mengadakan kegiatan Pemetaan dan Validasi Kelembagaan Perlindungan Konsumen di daerah tentang pemetaan perlindungan konsumen khususnya Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya masyarakat (LPKSM) tahun 2023 untuk mengetahui mengenai aspek proses, persyaratan pembentukan hingga operasional LPKSM di daerah

Hal ini dilakukan untuk menjadi acuan BPKN RI terhadap perkembangan Perlindungan Konsumen yang ada di daerah sehingga dapat membentuk perwakilan Perlindungan Konsumen di daerah. Pada kesempatan ini BPKN-RI mengadakan kunjungan ke Yayasan Advokasi Lembaga Perlindungan Konsumen (YALPK) Batam dan BPSK Kota Batam

Hadir dalam kegiatan tersebut anggota Komisi Kerjasama dan Pengkajian Kelembagaan BPKN-RI Radix Siwo Purwono, yang didampingi oleh Plh.Kepala Sub Bagian Kerjasama Pengkajian Dalam Negeri Intan Junita Sari, Ketua Yayasan Advokasi Lembaga Perlindungan Konsumen (YALPK) Batam Ibu Paridah Sembiring bersama anggota Bapak Herman, Bapak Dodi Zulham dan Bapak Fery

Wakil ketua BPSK Kota Batam Bapak Agustry Sumardhy Widyadiguna, anggota BPSK Muhammad Syafiudin Laba, Fahri Agusta serta kepala sekretariat Ibu Lukita Wibowo menyambut kedatangan tim BPKN-RI di kota Batam

Wakil Ketua BPSK Bapak Agustry Sumardhy Widyaguna menyampaikan agar BPKN-RI selalu mendukung dan mampu melindungi konsumen dari segala persoalan yang ada. BPSK Kota Batam menyarankan perlu adanya pembaharuan dalam UUPK no.8 tahun 1999 karena sudah lama tidak diperbaharui. Sehingga diharapkan tugas dan fungsi BPSK mengenai penyelesaian sengketa konsumen dengan cara sidang Arbitrase bukan hanya dengan konsoliasi dan mediasi saja pada saat eksekusi sehingga adanya penguatan kelembagaan BPSK

BPKN-RI terus mendukung apa yang dilakukan YALPK dan BPSK Kota Batam untuk menjaga keseimbangan dan kebersamaan dalam meningkatkan kemampuan dalam penyelesaian sengketa perlindungan konsumen