Sumber : Klik disini

JURNAL MEDAN - Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) menilai sangat ironis kenaikan biaya haji terjadi di saat tren penurunan biaya paket haji.

Dalam keterangan kepada awak media, BPKN berharap pemerintah segera menemukan jalan keluar agar bisa menetapkan biaya perjalanan ibadah haji (BPIH) 2023 yang lebih terjangkau.

BPKN menilai biaya yang diusulkan sebesar Rp. 69,1 juta sangat mahal. Apalagi Indonesia masih terjebak sebagai middle income country atau negara yang memiliki pendapatan menengah selama 30 tahun. Selain itu, kondisi ekonomi masyarakat saat ini masih berjuang setelah melewati masa pandemi Covid-19. Walaupun pertumbuhan ekonomi Indonesia terus meningkat di tengah upaya menjaga momentum pemulihan ekonomi, kenaikan biaya haji tentu memberatkan masyarakat.

Sementara di sisi lain mobilitas masyarakat baru saja pulih setelah selama ini penanganan pandemi dinilai sangat baik dan terkendali. "Hal tersebut tentunya ironis dengan usulan kenaikan biaya perjalanan ibadah haji ditengah tren penurunan biaya paket haji," demikian keterangan BPKN kepada wartawan, Jumat, 27 Januari 2023. Jika dibebankan tambahan biaya untuk pelunasan BPIH dengan jumlah yang cukup signifikan, tentu yang akan merasakan adalah masyarakat calon jamaah haji.

Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag, Hilman Latief, mengatakan Kemenag membuka diri untuk menerima usulan jika biaya haji dinilai mahal. Namun usulan tersebut harus disertai argumen dan pertimbangan matang, sesuai dengan kondisi masyarakat, ekonomi, keuangan BPKH, hingga kondisi global. Menurut dia, Kemenag juga melakukan kajian-kajian biaya tersebut dengan berbagai asumsi seperti dolar, riyal, minyak, hingga kondisi terkini di lapangan.

Kajian itu kemudian menjadi usulan Kemenag kepada Komisi VIII DPR RI. "Publik mempertanyakan ini kemahalan, akademisi mempertanyakan ini kemahalan, kemudian juga publik berat sekali, pertanyaan kita adalah apa yang proporsional? Mari diusulkan," kata Hilman Latief, Jumat, 27 Januari 2023.